Badan Hukum Pendidikan
Mitra Pendidikan. Sumber Informasi Pendidikan Berbahasa Indonesia. GMT:2012-05-21 02:24:08.
Halaman ini berisi sumber informasi web, berita terkini, gambar, video, dan percakapan realtime mengenai badan hukum pendidikan. Kami juga memberikan beberapa rekomendasi agar anda dapat melakukan penelusuran di internet dengan mudah dan cepat. Kami persilakan anda untuk berkunjung pula ke halaman yang (mungkin) terkait dengan badan hukum pendidikan:
Bagian Web di bawah ini berisi hasil pencarian di internet mengenai badan hukum pendidikan yang didapat dari Google Penelusuran Ubahsuaian dengan mengutamakan informasi yang datang dari Tempo Interaktif, Kompas, Kompasiana, Oke Zone, Warta Kota, Riau Terkini, dll.
Kami juga melakukan penyaringan terhadap hasilnya dari berbagai sampah informasi. Jika anda menemukan sampah informasi pada hasil pencarian kami, silakan kontak kami sehingga kami dapat memperbaikinya.
Tentang Badan Hukum Pendidikan
Badan hukum pendidikan (BHP) merupakan bentuk status hukum lembaga pendidikan formal di Indonesia berbasis pada otonomi dan nirlaba, sesuai dengan pendidikan tentang Badan Hukum Pendidikan, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 17 Desember 2008. Bagi pendidikan tinggi, BHP merupakan perluasan dari status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dianggap cenderung sangat komersil dalam penyelenggaraannya.BHP sejak awal mendapat tantangan keras dari kalangan terutama dari kalangan ahli pendidikan dengan isu neo liberasasi yang bisa menghilangkan kewajiban pemerintah sebagai penanggungjawab untuk mencerdaskan bangsa dengan menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas. Dikuatirkan privatisasi akan menghambat akan membuat lembaga pendidikan dikelola sebagai perusahaan yang akan berusaha mencari keuntungan sebesar mungkin dan berdampak pada terhambatnya akses pendidikan berkualitas oleh masyarakat berekonomi lemah. Dari kalangan pendidikan swasta, BHP ditentang karena alasan kepemilikan, dimana pemilik yayasan tidak lagi dapat berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga pendidikan mereka, melainkan organ representasi pemangku kepentingan yang lazim disebut Majelis Wali Amanah.Besarnya kekuatiran akan dampak negatif dari BHP bagi pendidikan nasional menyebabkan proses pembahasan di DPR berjalan lambat sekitar empat tahun.UU BHP kini tepatnya tanggal 31 Maret 2010, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara yang diajukan oleh Aep, Cs dalam perkara Nomor 11/VII-PUU/2009 dengan Gatot Goei, SH sebagai salah satu kuasa diantara kuasa hukum dalam perkara lainnya. Alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU BHP adalah karena secara yuridis UU BHP tidak sejalan dengan UU lainnya dan subtansi yang saling bertabrakan. kedua UU BHP tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kualitas peserta didik dan ketiga UU BHP melakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan yang telah berdiri lama di Indonesia, seperti yayasn, perkumpulan, badan wakaf dan lain-lain. Oleh karena itu UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan batal demi hukum.[Sumber: Badan Hukum Pendidikan di Wikipedia]Sumber Yang Direkomendasikan
Berikut ini beberapa sumber informasi yang terkait dengan badan hukum pendidikan. Informasi tersebut di seleksi secara hati-hati berdasarkan kriteria yang ketat:
- Badan hukum pendidikan - Wikipedia bahasa Indonesia
Badan hukum pendidikan (BHP) merupakan bentuk status hukum lembaga pendidikan formal di Indonesia berbasis pada otonomi dan nirlaba, sesuai dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 17 Desember 2008.
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum_pendidikan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 - Wikisource
Badan hukum pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/ madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi....
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_9_Tahun_2009 - Badan Hukum Pendidikan Akan Berubah Baju - TEMPO Interaktif
4 Apr 2010. "Pasal 53 ayat empat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tidak dibatalkan Mahkamah dan isinya menyatakan ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan UU tersendiri, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib mengaturnya," jelas Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal ketika dihubungi, Ahad (4/4)
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/04/brk,20100404-237843,id.html - Ketika Calon Insinyur Hendak Dijual - Kompasiana
18 Des 2009. Beberapa tahun ke depan, Universitas Indonesia (UI) akan “menjual” Sarjana Tekniknya kepada perusahaan sebesar 40 juta rupiah. Artinya, jika perusahaan itu ingin merekrut seorang lulusan fakultas teknik UI, maka perusahaan itu harus membayar 40 juta kepada institusi UI. Institut Teknologi Bandung (ITB) lebih mahal lagi.
http://edukasi.kompasiana.com/2009/12/18/ketika-calon-insinyur-hendak-dijual/ - Koalisi Pendidikan Minta Menteri Nuh Lupakan BHP - TEMPO Interaktif
6 Apr 2010. Koalisi Pendidikan meminta penyusunan aturan pengganti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) harus berorientasi pada upaya pemerintah menyediakan anggaran pendidikan. Pemerintah seharusnya mendahulukan hitung-hitungan soal anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/06/brk,20100406-238353,id.html - Konsep Badan Hukum Pendidikan di Simpang Jalan - KOMPAS.com
4 Mei 2010. Otonomi kampus kini di simpang jalan. Maret lalu, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pembatalan itu dikhawatirkan menghambat sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam pengembangan potensi sumber daya secara mandiri.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/04/13230126/Konsep.Badan.Hukum.Pendidikan.di.Simpan... - Lembaga Pendidikan Swasta Harus Jadi Mitra Pemerintah - KOMPAS.com
5 Apr 2010. Pasca-pembatalan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), penyelenggaraan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi swasta tetap berjalan seperti berlangsung selama ini. Institusi pendidikan swasta seharusnya diberdayakan.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/04/05/0927026/Lembaga.Pendidikan.Swasta.Harus.Jadi.Mit... - Mahkamah Konstitusi Putuskan Uji Materi Badan Hukum Pendidikan - TEMPO Interaktif
31 Maret 2010. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan hasil putusan uji materi Undang-Undang No 9 Tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan dan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 20 mengenai sistem pendidikan nasional pukul 09.00 WIB di gedung MK. Permohonan uji materi diajukan setahun lalu oleh perseorangan dan lembaga swadaya masyarakat.
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/03/31/brk,20100331-236972,id.html - Mendesak, Revisi UU Sisdiknas - KOMPAS.com
16 Agu 2010. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, yang proses penyusunannya menimbulkan kegaduhan antara pro dan kontra, ternyata implementasinya melahirkan sejumlah masalah krusial. Oleh karena itu, menjadi amat mendesak bagi UU ini untuk direvisi oleh anggota DPR periode 2009-2014.
http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/16/12043080/Mendesak.Revisi.UU.Sisdiknas. - Parlemen Sayangkan Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan - TEMPO Interaktif
05 April 2010. Wakil Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Rully Chairul Azwar menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang No 29 Tahun 2009 mengenai badan Hukum Pendidikan. Menurut dia prinsip beleid Badan Hukum Pendidikan itu untuk tanggung jawab akuntabilitas dan tata kelola perguruan tinggi negeri.
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/05/brk,20100405-238076,id.html - Pemerintah Akan Taati Putusan MK - Tempointeraktif.Com
31 Mar 2010. Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan akan menaati keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan,
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/03/31/brk,20100331-237195,id.html - Pemerintah Hormati Putusan Mahkamah Terkait UU BHP - Tempointeraktif
2 Apr 2010. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. "Kami posisinya menghargai dan menghormati apapun keputusan dari MK," kata Nuh usai acara syukuran PB NU di kantor GP Ansor, Kamis (1/4).
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/02/brk,20100402-237445,id.html - Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Pengganti UU BHP - Tempointeraktif
29 Jul 2010. Pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan yang bernomor 17 Tahun 2010, terkait pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi 31 Maret 2010, "Pekan depan akan dikoordinasikan dengan Wakil Presiden," ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal,...
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/07/29/brk,20100729-267299,id.html - PTS Bebas Pilih Bentuk Badan Hukum Pendidikan - Universitas Atmajaya
Untuk bersaing dengan universitas negeri yang kini sudah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi swasta perlu mencari terobosan dan kiat memanajemen dan mengelola pendidikan secara lebih dinamis, efektif dan mumpuni...
http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=680 - Revisi UU Sisdiknas Diperlukan - kampus.okezone.com
23 Jun 2010. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Heri Akhmadi berjanji, akan mengupayakan peraturan pengganti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Janji ini terucap saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Universitas Airlangga (Unair), baru-baru ini.
http://kampus.okezone.com/read/2010/06/23/373/345850/373/revisi-uu-sisdiknas-diperlukan - Timbul Komplikasi dalam Pendidikan Kita - Tempointeraktif
5 Apr 2010. Pencabutan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) membuat berat pekerjaan Kementerian Pendidikan Nasional. Perguruan tinggi yang telah mempersiapkan diri sebagai sebuah badan hukum sekarang malah menjadi tidak jelas statusnya.
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/05/brk,20100405-238155,id.html - UGM Ikuti Keputusan Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan - TEMPO Interaktif
4 Apr 2010. Humas Universitas Gadjah Mada (UGM) Suryo Baskoro, pihaknya belum menyatakan tanggapan secara resmi soal pembatalan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi Universitas Gadjah Mada sangat menghargai keputusan tersebut dan akan taat dengan peraturan yang berlaku.
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/04/brk,20100404-237842,id.html - Undang-undang BHP Langgar Dua Prinsip Dasar Pendidikan - Tempointeraktif.Com
5 Apr 2010. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, Undang-undang Badan Hukum Pendidikan tidak relevan untuk diterapkan saat ini. “Kita telah batalkan UU BHP,” tegas Mahfud ketika berada di Surabaya, Senin (5/4).
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/05/brk,20100405-238026,id.html - UNS Mengaku Puas atas Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan - TEMPO Interaktif
01 April 2010. Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Syamsulhadi mengaku gembira dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Dia menilai kampus negeri yang berada di Surakarta itu cukup nyaman dengan statusnya saat ini sebagai Badan Layanan Umum. "Kita sangat puas," kata Syamsulhadi, Kamis (01/04).
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/04/01/brk,20100401-237311,id.html - UU Badan Hukum Pendidikan Inkonstitusional - Mahkamah Konstitusi RI
1 Apr 2010. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian amar putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Rabu (31/3), di Gedung MK.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3874
Maaf, untuk sementara waktu kami tidak melayani kiriman rekomendasi.
Video YouTube
Berikut ini 10 video dari YouTube yang terkait dengan istilah badan hukum pendidikan:
 | A short clip about the world's quickest street-legal car - 2200 bhp Red Victor 1 |
![Pikes Peak Per Eklund 850 Bhp SAAB rallycross [in-car]](http://i.ytimg.com/vi/VCa3ws7jqCY/default.jpg "Pikes Peak Per Eklund 850 Bhp SAAB rallycross [in-car]") | Pikes Peak Per Eklund 850 Bhp SAAB rallycross [in-car] |
 | Vw Golf RSI Dahlback in a circuit!!! GOLF RSI SPECIFICATION: From interview with HANS DAHLBACK dahlbackracing owner: Yes, the infamous Golf may be able to put out 1200 horsepower. Possibly. The story that comes from Hans Dahlback, the owner of Dahlback Racing and the mastermind behind these insane cars, is that the car, when running on a dyno that bolts to the hubs, produced well over 850 hp to the wheels at around 8000 rpm before the dyno started reading errors--and the car revs to upward of 11000 rpm. Using a 15 percent drivetrain-loss calculation, at 8000 rpm the car was over 1000 flywheel horsepower. I'm making an educated guess that the car produced another few ponies in the 3000 rpm that followed. Considering Dahlback claims the motor pulls strong until just under 11000 rpm--with the power increasing dramatically in the last couple thousand rpm--it's reasonable to assume, considering the extent the motor's power curve was climbing at the point the dyno stopped reading, that the car would have likely gained another 100 or 200 horses in the remaining available revs. You also have to keep in mind that Dahlback massively underpromises any horsepower claim. I was told by various people at Dahlback's shop that the Golf was producing significantly more than 850 wheel horsepower on the dyno, but Dahlback would only confirm 850-plus hp, and thus that is what I worked my calculations from. And yes, the car shoots flames out the side exit exhaust during deceleration. It was ... Video Title: Vw Golf RSI with 1200 BHP from Dahlbackracing in a circuit.flv. Length: 7:02:26. View: 105570 |
 | RGM GTRS 3S BMW E92 M3 RGM VORTECH SUPERCHARGED STAGE 2 560KW 680NM RGM 1450 CFM LIQUIDE CHARGED COOLED RGM STAINLESS STEEL PERFORMANCE EXHAUST VORSTEINER GTRS WIDE BODY VORSTEINER V308 RIMS FR 285-25-20 REAR 325-25-20 MICHELIN PS2 BREMBO BRAKES FRONT 380 DISCS 6 POT REAR 380 4 POT COLOUR COD KW VARIANT 3 SUSPENTION COLOUR HOME BREW ORANGE |
 | the best driver in the world ejoy it all of u |
 | An E34 M5 turbo bmw with 1129 bhp and 1130 nm not my favorit brand but this car is fast. |
 | Video Title: BMW E30 M5 3.6 1048 BHP 1055NM TWIN TURBO ENGİNE BURNOUT AND DRIFT. Length: 7:01:54. View: 284962 |
 | BMW M3 E36 (1422 bhp, 1186 lb-ft, 1/4 mile: 7.7 sec @ 177 mph) |
 | Friend of mine Barry's "Mad Baz" AKA "Baz asshole" VW Golf Mk2 fitted with AWD AUDI S2 Engine 0.o |
 | You Ready for some Raw Power This is a 1982 Corvette Power Windows Power Locks Power Drivers seat Black with Red interior Believed to be 59k Actual miles Modifications 355 Roller Rocker Motor 671 Blower Holley Carbs for Blower 9 To 1 Compression 18-20 Boost Runs on 93 octane or better Billet Valve covers Rear End 3.73 Posi rear end 700R4 built transmission with no miles on it 2200 Stahl converter Balloon Plate American racing ET rims Rears 8.5 with M/T 10.5 Tires Front are 8 Rim 4 wheel disc brakes! Vin:1G1AY8783C5122827 Odometer Reads: 59626 Call Ron at 248-888-1262 for more details on this ride!!! Video Title: Insane 650 BHP Blown Vette Test Drive and Review For Sale. Length: 7:04:35. View: 187411 |
Postingan Blog di Wordpress
Berikut ini daftar postingan blog di Wordpress yang berkategori/tag badan hukum pendidikan:
Gunakan kotak pencarian yang tersedia di pojok kanan atas untuk memulai 
Kami senang mendengar pendapat anda. Gunakan form yang tersedia di halaman ini untuk menghubungi 